Opini & Cerita

ABAKH FATTAH : KEKUASAAN AKAN BERAKHIR, KETELADANAN AKAN DIKENANG

A
Admin
31 Oct 2026
ABAKH FATTAH : KEKUASAAN AKAN BERAKHIR, KETELADANAN AKAN DIKENANG

TEGAL : Menarik kita menyimak perjalanan polemik politik Indonesia belakangan ini, terkhusus soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Soal ini bukan lagi sekadar perdebatan tentang siapa yang menang dalam pemilihan umum. Jauh daripada itu, ini soal bagaimana hukum, etika kekuasaan, dan keberanian masyarakat sipil diuji dalam sebuah negara demokrasi bangsa ini.

Hal ini tentu kita sudah paham bagaimana ini bermula, yakni Ketika Joko Widodo ayah dari Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Presiden, muncul perubahan aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang sangat kontroversial itu membuka jalan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada.

Situasinya menjadi semakin sensitif dan pelik karena kita tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran. Hubungan keluarga tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dan pertanyaan publik itu bukan tanpa dasar. Karena setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Di sisi lain, Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy'ari, juga diberhentikan secara tetap oleh DKPP akibat pelanggaran kode etik dalam perkara asusila. Dua peristiwa ini semakin mempertebal keraguan masyarakat terhadap integritas lembaga penyelenggara dan pengawal demokrasi.

Melihat realita itu persoalan tidak berhenti, Masyarakat sipil buat gerakan. Aduan, gugatan, pengumpulan dokumen, dan pengawalan proses hukum. Mereka ingin transparansi, kejujuran dan integritas di tegakan walau proses politik telah selesai dan pasangan presiden serta wakil presiden sudah dilantik.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, akhirnya perjuangan masyarakat dalam mengawal demokrasi menampakkan hasil, keinginan tegaknya transparansi, kejujuran dan integritas mulai diperbaiki demi negara yang bersih.

Puncaknya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri setara SMA atau sederajat. Meskipun demikian, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, dan MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikannya.

Dua putusan ini menghadirkan pertanyaan serius yang tidak boleh begitu saja diabaikan. Lewat proses sidang yang panjang kita di pertontonkan hal-hal yang selama ini tertutup rapat tanpa bisa diketahui.

Jika dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dinyatakan tidak sah, bagaimana dengan proses administrasi pencalonan yang pernah menggunakan dokumen tersebut? Siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana negara menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat?

JANGAN HANYA BERPEGANG PADA JABATAN, TUNJUKKAN KEBESARAN JIWA

Dalam situasi seperti ini, menurut saya, Gibran seharusnya mulai mempertimbangkan satu hal yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan jabatan, sebuah kehormatan sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap ketika proses didapatnya jabatan dipertanyakan.

Mempertahankan jabatan bukanlah bentuk keberanian. Ketika proses mendapatkannya banyak pertanyaan, atau bila jabatan tidak bisa dijalankan dengan baik. Justru mengundurkan diri secara terhormat bisa menjadi keputusan paling besar yang menunjukkan kedewasaan politik.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa pengunduran diri merupakan kewajiban hukum yang otomatis timbul dari putusan MA. Namun, secara moral dan politik, ada ruang bagi seorang pejabat untuk menunjukkan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada sekadar berlindung di balik prosedur formal.

Jika tetap bertahan, persoalan ini tentu tidak serta-merta selesai. Justru akan terus menjadi beban legitimasi politik, menjadi bahan perdebatan publik, dan menguji kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Bahkan, apabila ditemukan dasar konstitusional dan terpenuhi prosedur yang ditentukan UUD 1945, persoalan ini dapat menjadi objek pembahasan politik dan hukum terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden. Namun, pemakzulan bukan sesuatu yang terjadi otomatis. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui, termasuk peran DPR, MK, dan MPR.

LALU, DI MANA PERAN DPR?

Pertanyaan berikutnya justru lebih penting, apa fungsi DPR hari ini?

DPR bukan sekadar lembaga yang hadir untuk menyetujui kebijakan pemerintah, membangun koalisi, atau menjaga stabilitas politik. DPR adalah representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketika persoalan sebesar ini muncul, masyarakat tentu berharap DPR tidak memilih diam. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan justru kehilangan keberanian karena pertimbangan koalisi, kepentingan politik, atau kenyamanan jabatan. Demokrasi membutuhkan lembaga yang berani mengoreksi kekuasaan, bukan lembaga yang hanya berani berbicara ketika tidak ada risiko politik.

Jika semua persoalan diserahkan kepada masyarakat untuk terus menggugat, melapor, mengumpulkan bukti, dan mencari keadilan melalui pengadilan, lalu di mana fungsi pengawasan wakil rakyat? Jangan biarkan rakyat merasa bahwa mereka harus bekerja lebih keras daripada lembaga yang memang diberi mandat untuk menjaga kepentingan mereka.

BELAJAR DARI BUNG HATTA: KEHORMATAN LEBIH TINGGI DARIPADA JABATAN

Sejarah bangsa ini sebenarnya telah memberikan teladan tentang bagaimana seorang negarawan bersikap.

Kita mengenal Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Ketika terjadi perbedaan pandangan politik yang mendasar dengan Presiden Soekarno, Hatta memilih mengundurkan diri pada 1956.

Ia tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Hatta memberikan pelajaran bahwa kekuasaan bukan milik pribadi. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip, integritas, dan tanggung jawab.

Tentu situasi politik Hatta dan Soekarno berbeda dengan kondisi politik hari ini. Namun, nilai yang bisa kita ambil tetap sama, seorang pemimpin harus memiliki batas moral dalam mempertahankan kekuasaan.

Tidak semua orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi otomatis menjadi negarawan. Negarawan adalah mereka yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan keluarganya.

Jika hari ini Gibran ingin dikenang sebagai seorang pemimpin yang memiliki kebesaran jiwa, maka inilah saatnya menunjukkan sikap yang patut dihormati sejarah. Sebab, mundur bukan selalu berarti kalah. Terkadang, mundur adalah cara seseorang menyelamatkan kehormatannya.

DEMOKRASI BUKAN TENTANG SIAPA YANG PALING KUAT BERTAHAN

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang Gibran, Jokowi, Prabowo, ataupun partai-partai politik. Ini tentang masa depan demokrasi Indonesia.

Kita tidak ingin hidup dalam negara yang hukumnya terasa lentur ketika berhadapan dengan kekuasaan, tetapi begitu keras ketika berhadapan dengan rakyat biasa. Kita tidak ingin lembaga negara hanya tampak kuat dalam aturan, tetapi kehilangan keberanian ketika harus berhadapan dengan kepentingan orang-orang berkuasa Dan kita tidak ingin sejarah mencatat bahwa masyarakat telah berulang kali mengingatkan, mengadu, menggugat, dan memperjuangkan keadilan, sementara para pemegang mandat rakyat memilih menutup mata.

Kepada Gibran, tunjukkan bahwa jabatan bukanlah segala-galanya.

Kepada DPR, tunjukkan bahwa Anda masih memiliki keberanian untuk menjalankan mandat rakyat.

Kepada seluruh lembaga negara, kembalikan kepercayaan publik dengan integritas, bukan sekadar pernyataan.

Seorang pemimpin mungkin bisa mewariskan jabatan kepada penerusnya, tetapi hanya seorang negarawan yang mampu mewariskan keteladanan kepada bangsanya. Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Indonesia membutuhkan lebih banyak orang yang tahu kapan harus mengutamakan kehormatan bangsa daripada mempertahankan kekuasaan.

Tarub, 31 Oktober 2026

Bagikan: