Jakarta : pertanyaan dasarnya adalah Jika komunikasi kepala negara saja diduga tidak aman, bagaimana dengan rakyat biasa?
Ada kabar yang membuat kita patut berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya sedang ada apa dengan negara ini?
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu nama yang disebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan tidak mengikuti prosedur yang semestinya. Bahkan, dugaan penyadapan itu disebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Tentu, semua tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka bukanlah vonis bersalah. Namun, fakta bahwa perkara sebesar ini telah masuk ke ranah penyidikan resmi sudah cukup menjadi alasan bagi publik untuk menuntut penjelasan yang terang.
Sebab, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar siapa menyadap siapa.
INI SOAL KEAMANAN NEGARA!
Bayangkan, seorang Presiden adalah kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan. Komunikasi kepala negara bukan sekadar percakapan pribadi. Di dalamnya bisa terdapat pembicaraan strategis, kebijakan negara, persoalan keamanan, hingga informasi yang menyangkut kepentingan nasional.
Jika nomor telepon Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, maka pertanyaan yang muncul bukan hanya bagaimana hal itu bisa terjadi, tetapi juga bagaimana sistem keamanan negara bekerja selama ini?
Siapa yang mengendalikan perangkat penyadapan? Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang mengetahui aktivitas tersebut? Dan yang paling penting, untuk kepentingan siapa kewenangan itu digunakan?
Jangan sampai alat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru berubah menjadi instrumen pengawasan di luar hukum.
KETIKA KEKUASAAN KEHILANGAN BATAS
Kita sering mendengar bahwa kepolisian adalah institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kewenangan besar diberikan kepada institusi ini agar hukum dapat ditegakkan dan keamanan masyarakat terjamin.
Namun, kewenangan yang besar harus selalu disertai pengawasan yang kuat.
Penyadapan bukan perkara sederhana. Ia menyentuh ruang privasi, kebebasan berkomunikasi, dan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Tidak boleh ada seseorang yang merasa memiliki kuasa untuk mengawasi siapa pun hanya karena memiliki jabatan, akses teknologi, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Negara hukum bukan negara yang tunduk kepada orang-orang kuat. Justru orang-orang kuatlah yang harus tunduk kepada hukum.
LALU, BAGAIMANA DENGAN RAKYAT BIASA?
Jika pejabat setinggi Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana nasib masyarakat biasa?
Bagaimana dengan aktivis yang kritis terhadap pemerintah? Bagaimana dengan jurnalis yang mengungkap persoalan publik? Bagaimana dengan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara?
Apakah mereka juga harus merasa bahwa komunikasi pribadinya tidak aman?
Inilah kekhawatiran yang tidak boleh dianggap sepele.
Demokrasi membutuhkan ruang aman bagi masyarakat untuk berbicara, berpendapat, mengkritik, dan mengawasi kekuasaan. Tanpa jaminan itu, masyarakat bisa terjebak dalam ketakutan. Orang menjadi ragu untuk berbicara, bukan karena tidak memiliki pendapat, melainkan karena khawatir sedang diawasi.
Padahal, kritik bukan ancaman bagi negara. Kritik adalah bagian dari cara masyarakat menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali.
JANGAN BIARKAN HUKUM HANYA TAJAM KE BAWAH
Kasus ini harus menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia.
Jangan sampai penyelidikan hanya berhenti pada nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang terlibat, siapa yang menjadi sasaran, serta apa motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
Jika memang ada penyalahgunaan kewenangan, maka siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak peduli pangkatnya, jabatannya, pengaruhnya, ataupun kedekatannya dengan kekuasaan.
Sebaliknya, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka juga berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.
Kita tidak sedang meminta hukum bekerja berdasarkan tekanan publik. Kita sedang menuntut agar hukum bekerja berdasarkan kebenaran dan keadilan.
NEGARA INI MILIK RAKYAT, BUKAN MILIK PARA PEMEGANG KEKUASAAN
Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama.
Jika Presiden saja diduga tidak luput dari penyadapan ilegal, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa hak privasi dan kebebasan mereka benar-benar dilindungi?
Negara tidak boleh dibangun di atas rasa takut. Institusi tidak boleh menjadi alat kepentingan pribadi. Dan kekuasaan tidak boleh tumbuh tanpa batas pengawasan.
Kita tidak membutuhkan negara yang hanya terlihat kuat dari luar, tetapi rapuh dalam menjaga prinsip-prinsip hukumnya.
Kita membutuhkan negara yang aparaturnya tunduk kepada konstitusi, institusinya bekerja untuk rakyat, dan hukumnya berlaku sama bagi semua orang.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan hanya nama seseorang, bukan pula sekadar kehormatan sebuah institusi.
YANG DIPERTARUHKAN ADALAH KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP NEGARA.
Dan ketika kepercayaan itu mulai dipertanyakan, negara harus menjawabnya dengan transparansi, keberanian mengungkap kebenaran, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Jangan sampai kita hidup di sebuah negara yang rakyatnya harus takut kepada kekuasaan, padahal kekuasaan itu sendiri seharusnya takut melanggar hukum.