PociNews | Bandung: Kita hidup di negara dengan triple burden disease: penyakit infeksi belum selesai, penyakit metabolik seperti diabetes dan jantung meningkat, dan gangguan mental makin nyata. Tiga beban ini berjalan bersamaan, dalam satu generasi, dalam satu sistem kesehatan yang sama.
TBC masih tinggi. DBD datang tiap tahun. Stroke dan gagal ginjal makin muda. Diabetes meningkat. Depresi dan kecemasan tak lagi bisa disembunyikan. Artinya, beban pelayanan kesehatan kita bukan satu arah. Ini bukan negara yang sedang “transisi penyakit”. Ini negara yang menanggung semuanya sekaligus.
Sekarang mari kita bicara fondasi: uang dan fasilitas.
Banyak orang menyebut angka anggaran kesehatan Rp 197–218 triliun di APBN 2025 dan merasa itu besar. Tapi kita perlu memahami dulu apa itu anggaran kesehatan pemerintah. Itu adalah belanja negara yang dialokasikan melalui APBN untuk sektor kesehatan: Kementerian Kesehatan, program imunisasi, bantuan iuran JKN, pembangunan fasilitas, dan lain-lain. Itu hanya bagian dari pembiayaan sistem kesehatan.
Berbeda dengan istilah total health expenditure (THE). Ini adalah seluruh belanja kesehatan nasional: gabungan antara belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS, asuransi swasta, dan pengeluaran langsung masyarakat (out of pocket). Jadi ketika disebut Indonesia menghabiskan sekitar 2,7–3% dari GDP untuk kesehatan, itu bukan hanya APBN, tapi seluruh sistem pembiayaan kesehatan nasional.
Dengan GDP Indonesia sekitar Rp 20.000 triliun, 2,7% berarti total belanja kesehatan nasional sekitar Rp 540 triliun. Itu seluruhnya. Bukan hanya pemerintah pusat. Dan itu masih lebih rendah dibanding Malaysia yang sekitar 4% GDP, atau Jepang yang sekitar 10–11% GDP.
Artinya secara proporsi, Indonesia memang mengalokasikan bagian ekonomi yang lebih kecil untuk kesehatan dibanding negara-negara tersebut.
Sekarang kita hubungkan dengan realitas lapangan.
Jumlah rumah sakit Indonesia memang bertambah dan kini berada di kisaran lebih dari 3.000 rumah sakit. Tapi dengan penduduk sekitar 275 juta jiwa, rasio tempat tidur rumah sakit kita masih sekitar ±2,4 tempat tidur per 1.000 penduduk. Itu berarti satu tempat tidur untuk sekitar 400 orang. Bandingkan dengan Jepang yang memiliki sekitar 13 tempat tidur per 1.000 penduduk — satu tempat tidur untuk sekitar 77 orang.
Begitu juga dengan dokter. Rasio dokter di Indonesia masih sekitar 0,5–0,6 dokter per 1.000 penduduk. Artinya satu dokter melayani sekitar 1.700–2.000 orang. Bandingkan dengan Malaysia yang mendekati 2 dokter per 1.000 penduduk, atau Jepang yang lebih dari 2,5 per 1.000. Ini bukan soal siapa lebih hebat. Ini soal kapasitas sistem.
Ketika beban penyakit tinggi tapi rasio tenaga medis rendah, apa yang terjadi? Antrean panjang. Waktu konsultasi pendek. Dokter kelelahan. Pelayanan terasa terburu-buru. Dan ini bukan semata-mata karena tenaga kesehatan tidak kompeten, tapi karena sistemnya memang berat sebelah.
Lalu kembali ke anggaran per kapita. Jika kita ambil angka Rp 197,8 triliun dari APBN dan membaginya dengan 275 juta penduduk, maka pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 720.000 per orang per tahun. Itu sekitar Rp 60.000 per bulan per warga negara untuk kesehatan dari sisi APBN pusat.
Memang, masih ada belanja daerah dan belanja masyarakat sendiri. Tapi angka ini memberi gambaran betapa terbatasnya ruang fiskal kesehatan dibanding kebutuhan yang begitu kompleks.
Lebih ironis lagi, di tengah proporsi anggaran yang relatif kecil terhadap GDP, obat dan alat kesehatan masih dikenakan pajak dan dalam banyak kasus bea masuk. Artinya rakyat yang sakit tetap membayar pajak saat membeli obat. Di beberapa negara lain, produk medis esensial mendapat pembebasan atau keringanan signifikan. Di sini, beban itu masih ada.
Jadi kalau kita melihat gambaran besar: triple burden disease, rasio dokter rendah, tempat tidur terbatas, proporsi belanja kesehatan kecil terhadap GDP, serta beban pajak pada alat kesehatan — sulit untuk mengatakan bahwa kesehatan benar-benar menjadi prioritas utama.
Apakah pemerintah sama sekali tidak berbuat apa-apa? Tentu ada program, ada pembangunan, ada JKN yang cakupannya luas. Tapi jika diukur dari proporsi sumber daya terhadap tantangan yang dihadapi, kita memang masih jauh dari ideal.
Dan pertanyaannya sekarang: apakah kita bisa mengubah kondisi ini?
Bisa. Asal kita jujur mengakui bahwa kesehatan bukan sekadar program, tapi fondasi negara. Negara yang ingin rakyatnya produktif, ingin harapan hidup tinggi, ingin kualitas hidup baik, harus menempatkan kesehatan sebagai prioritas fiskal dan kebijakan.
Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat lahir dari rakyat yang sehat. Dan rakyat yang sehat lahir dari sistem yang sungguh-sungguh dibiayai dengan layak. Kalau tulisan ini terasa relevan, mungkin memang sudah waktunya kita sebagai bangsa membicarakan hal ini lebih luas lagi. Silakan dibagikan. Siapa tahu, dari tulisan sederhana ini, lahir kebijakan yang lebih adil untuk semua.
